Ketidaksinkronan Aturan Pidana yang Semakin Mendesak
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana karena banyak aturan pidana lama yang sudah tidak sesuai dengan arah pembaruan sistem hukum. Rumusan sanksi, definisi tindak pidana, hingga standar penegakan di beberapa undang-undang sering kali bertabrakan dengan regulasi baru. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum kerap menghadapi dilema dalam memilih dasar hukum. Dengan mempercepat penyesuaian, DPR berharap dapat menciptakan konsistensi yang lebih kuat dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.
Tekanan Publik atas Keadilan Hukum yang Dipertanyakan
Banyaknya kasus viral terkait vonis yang dianggap tidak proporsional membuat masyarakat menyoroti kualitas sistem pidana. Disparitas putusan menjadi isu yang ramai dibahas dan menuntut perhatian DPR. Percepatan pembahasan RUU ini menjadi bentuk respons terhadap keresahan publik. DPR ingin memastikan bahwa revisi aturan pidana bisa menyentuh akar masalah dan menghasilkan standar pemidanaan yang lebih adil dan transparan.
Persiapan Teknis untuk Implementasi KUHP Baru
KUHP baru tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung aturan pelengkap yang mengatur teknis pelaksanaannya. RUU Penyesuaian Pidana berfungsi sebagai penghubung antara KUHP baru dan berbagai undang-undang sektoral yang masih berlaku. DPR mempercepat pembahasan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang membuat proses penegakan hukum menjadi tidak stabil. Penyesuaian cepat dinilai penting agar transisi ke sistem hukum baru berjalan mulus.
Perkembangan Kejahatan Modern yang Membutuhkan Aturan Relevan
Modus kejahatan terus berkembang, terutama di bidang digital. Penipuan online, penyalahgunaan data pribadi, dan manipulasi teknologi menuntut aturan yang lebih responsif. Aturan pidana lama tidak cukup untuk menjangkau kompleksitas kejahatan modern tersebut. Percepatan pembahasan RUU ini menjadi langkah DPR untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap relevan dan mampu melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan masa kini.
Pemenuhan Agenda Legislasi Prioritas
Setiap masa sidang, DPR diwajibkan menyelesaikan sejumlah RUU prioritas sebagai bagian dari kinerja legislasi. RUU Penyesuaian Pidana termasuk dalam daftar tersebut sehingga pembahasannya dikebut agar target tahunan tidak meleset. Penyelesaian yang tepat waktu juga membantu mencegah penumpukan agenda regulasi di tahun berikutnya. Percepatan ini menunjukkan komitmen DPR dalam menjaga efisiensi dan produktivitas kerja legislatif.
